HAKIKAT NORMA

-

HAKIKAT NORMA




    Pada dasarnya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terlahir sebagai makhluk individu. tetapi dengan bertumbuhnya kehidupan manusia itu sendiri, kodratnya pun berubah menjadi makhluk sosial. Karena setiap manusia selalu hidup bergaul dan berinteraksi dalam masyarakat. hal tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli filsafat bangsa Yunani, Aristoteles yang menyatakan zoon politicon terhadap manusia. adapun arti zoon politicon itu sendiri adalah manusia pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk hidup bersama-sama, bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. 
        Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan hidup dalam masyarakat. Peraturan hidup tersebut disebut dengan norma.

        Berkaitan dengan hal itu, sistem norma yang berlaku di masyarakat saat ini ada 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. 

1. NORMA AGAMA

    Norma Agama adalah peraturan hidup yang berasal dari Tuhan, yang mengajarkan manusia untuk selalu menjalankan perintah-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya. Salah satu contohnya adalah beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, menghormati orang tua, dll.







2. NORMA KESUSILAAN

    Norma Kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Salah satu contohnya adalah bersikap jujur, tidak mencontek dan berbuat baik terhadap sesama manusia. 

3. NORMA KESOPANAN

    Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang berasal dari pergaulan segolongan manusia. Salah satu contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua, tidak meludah di lantai atau di sembarang tempat, dan mempersilahkan duduk kepada wanita hamil, membawa bayi dan wanita tua.



4. NORMA HUKUM

    Norma Hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Salah satu contohnya adalah memberikan sanksi bagi setiap orang yang melanggar hukum. 

sumber; buku siswa kemdikbud RI, Yudhistira, Youtube, Google JPG, PNG  

Kerjakan latihan pada Link berikut ini : 

https://forms.gle/W9VqbdyGwEQG73NE9

"TETAP SEMANGAT, JAGA SHOLAT, JAGA KESEHATAN"


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DINAMIKA PERWUJUAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

-
 A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa                              Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde lama, orde baru, dan masa reformasi sampai sekarang.  1. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959)                              Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut yaitu : a. Pembentukan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Tujuannya untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi Komunis. b. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan tersebut ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indon
Read more »

ARTI PENTING NORMA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

-
Gambar
  ARTI PENTING NORMA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN                 Peraturan hidup dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat.  Fungsi aturan dalam masyarakat, antara lain : 1. Pedoman dalam bertingkah laku 2. Menjaga kerukunan antar anggota masyarakat 3. Sistem pengendalian sosial                    Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta penyelenggaraan negara.                     Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan waji
Read more »

Ikatan Pustakawan Indonesia Gemar Literasi: BAB 2 KEDUDUKAN DAN MAKNA PEMBUKAAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

-
Gambar
1. Kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia                Tahun 1945                     Undang-Undang Dasar merupakan  hukum dasar yang tertulis.   Selain hukum dasar tertulis, terdapat juga hukum dasar tidak tertulis yang di sebut dengan konvensi. Sebagai hukum dasar tertulis, UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.                   UUD 1945 disebut juga dengan UUD Proklamasi. Konstitusi pertama bagi bangsa Indonesia ini memiliki Sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum perubahan (amandemen) terdiri dari : Pembukaan Batang Tubuh (pasal-pasal) Penjelasan Sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 setelah perubahan (amandemen) terdiri dari Pembukaan Pasal Pasal                    Ketentuan tentang sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 ditegaskan dalam Pasal III Aturan Tambahan, yaitu"Dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen UUD ini
Read more »