Ikatan Pustakawan Indonesia Gemar Literasi: BAB 2 KEDUDUKAN DAN MAKNA PEMBUKAAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

-


1. Kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia             Tahun 1945

                    Undang-Undang Dasar merupakan  hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar tertulis, terdapat juga hukum dasar tidak tertulis yang di sebut dengan konvensi. Sebagai hukum dasar tertulis, UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
                  UUD 1945 disebut juga dengan UUD Proklamasi. Konstitusi pertama bagi bangsa Indonesia ini memiliki Sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum perubahan (amandemen) terdiri dari :
  1. Pembukaan
  2. Batang Tubuh (pasal-pasal)
  3. Penjelasan
Sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 setelah perubahan (amandemen) terdiri dari
  1. Pembukaan
  2. Pasal Pasal
                Ketentuan tentang sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 ditegaskan dalam Pasal III Aturan Tambahan, yaitu"Dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen UUD ini, UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal."

2. Hubungan Pembukaan dan Proklamasi                             Kemerdekaan 


                 Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan Proklamasi Kemerdekaan. Pembukaan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD Negara RI Tahun 1945. Hubungan tersebut dapat di amati dari kedua naskah tersebut, yaitu :

1. Pernyataan Kemerdekaan bangsa Indonesia pada teks Proklamasi

2. Tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan dalam teks                     Proklamasi

3. Alinea 1 sampai alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama Proklamasi             Kemerdekaan

4. Alinea 4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Proklamasi                             Kemerdekaan

                    Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. 

Kerjakan Latihan Berikut :


By : Tri Ayu Indah P, M.Pd


Sumber : Buku siswa Kemendikbud RI, Yudhistira, Google gambar (komunitasgurupkn.blogspot.com, plengdut.com)

               

TETAP SEMANGAT, JAGA SHOLAT, DAN JAGA KESEHATAN

💪😇😊

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DINAMIKA PERWUJUAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

-
 A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa                              Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde lama, orde baru, dan masa reformasi sampai sekarang.  1. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959)                              Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut yaitu : a. Pembentukan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Tujuannya untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi Komunis. b. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan tersebut ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indon
Read more »

ARTI PENTING NORMA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

-
Gambar
  ARTI PENTING NORMA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN                 Peraturan hidup dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat.  Fungsi aturan dalam masyarakat, antara lain : 1. Pedoman dalam bertingkah laku 2. Menjaga kerukunan antar anggota masyarakat 3. Sistem pengendalian sosial                    Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta penyelenggaraan negara.                     Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan waji
Read more »